Tampilkan postingan dengan label Geografi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Geografi. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 Desember 2013

Perbedaan mekanisme berlakunya Black Hole Theory di Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta



Black hole theory atau teori lubang hitam menjelaskan tentang masalah transportasi seperti kemacetan di suatu wilayah. Dalam proses mengatasi kemacetan di suatu wilayah, misal di bangun penambahan jalur jalan, pembangunan jalan tol, jalan layang, perbaikan jaringan jalan, menciptakan system lalu lintas yang efisien, dan lain-lain. Namun upaya untuk mengurangi kemacetan tetap tidak berhasil. Artinya kemacetan tetap muncul sekalipun sudah dicari berbagai solusi yang dikira tepat untuk bisa mengurai adanya kemacetan. Munculnya kembali kemacetan tersebut adalah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena pengaruh intensitas aktivitas di kota tersebut, kepadatan kota tersebut, kepadatan kendaraan yang tinggi di kota tersebut, kualitas jalan yang buruk, dan lain sebagainya yang menyebabkan kemacetan sulit untuk diatasi.
Kota Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki beragam masalah mengenai transportasi, antara lain adalah kemacetan lalu lintas, pelayanan dan kondisi angkutan umum yang masih belum memenuhi harapan masyarakat, masalah tarif angkutan umum yang seringkali kontradiktif, tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang relatif masih tinggi, perilaku sebagian besar pengguna jalan yang belum tertib/tidak disiplin, masalah parkir kendaraan yang belum memadai dan tidak tertib, penyalahgunaan badan jalan untuk parkir dan pedagang kaki lima, masalah aksesibilitas bagi penyandang cacat pada sarana prasarana transportasi, serta masalah transportasi lainnya. Berbagai masalah tersebut saling berkorelasi sehingga menyebabkan masalah transportasi DKI Jakarta menjadi semakin kompleks.
Dari berbagai masalah transportasi tersebut, yang paling dirasakan saat ini adalah masalah kemacetan lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (dan Pemerintah Pusat) dalam pengendalian kemacetan lalu lintas, seperti antara lain: pemberlakuan jalur three in one pada jam-jam tertentu di ruas jalan tertentu, pembangunan simpang susun (fly over) dan under pass di persimpangan jalan, penyelenggaraan angkutan massal dengan sistem jalur khusus bus (bus way), penyesuaian jam masuk kerja dan jam masuk sekolah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lalu lintas. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut belum mampu mengendalikan kemacetan lalu lintas Kota Jakarta, bahkan yang terjadi sebaliknya tingkat kemacetan lalu lintas tampaknya semakin parah. Banyak faktor penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta. Namun secara eksplisit terlihat bahwa penyebab utama kemacetan lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor pribadi yang semakin banyak dan mobilitasnya (penggunaannya) yang semakin tinggi dari segi ruang dan waktu.
Dari berbagai masalah tersebut, sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, tetap saja kemacetan masih terlihat jelas di Jakarta. Munculnya kemacetan itu sekalipun telah dicari jalan keluarnya adalah karena berbagai faktor ibukota Jakarta, antara lain :
1.       Kebijakan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta,
Ditinjau dari karakteristik fungsi kota, telah terjadi pergeseran (pembauran) fungsi Kota Jakarta dari fungsi sebagai Ibukota Negara (Capital City) menjadi sebuah Kota Jasa (Service City) dengan fungsi yang jamak (multi function city) berbaur antara kegiatan (penggunaan lahan) politik, sosial, budaya, ekonomi (perdagangan dan jasa) yang terus meningkat. Peluang kerja senantiasa terbuka sehingga pendatang terus bertambah. Pengguna jalan semakin padat dan mobilitasnya semakin tinggi secara ruang dan waktu
2.       Kondisi Angkutan Umum,
Dapat diidentifikasi sekurang-kurangnya harapan masyarakat terhadap angkutan umum adalah: aman (safety and secure), nyaman (a.l.: bersih, tidak pengap, tidak berdesakan), tarif terjangkau (tarif yang pantas), tepat waktu (on schedule), bahkan door to door (sedikit mungkin pergantian moda angkutan). Perilaku masyarakat terhadap aktivitas perjalanan digambarkan oleh John Black a traveller will patronise the transport mode (or combination of modes) and route which takes the shortest travel time or costs the least from origin to destination. Secara faktual kondisi angkutan umum di Jakarta masih belum memenuhi harapan masyarakat tersebut.
3.      Karakter Sosial Budaya Masyarakat,
Masalah transportasi perkotaan dalam hal ini kemacetan lalulintas menjadi lebih kompleks karena tidak hanya disebabkan faktor-faktor sebagaimana diungkapkan di atas, namun juga saling mempengaruhi dengan faktor sosial budaya dan/atau perilaku masyarakat kota. Dengan kondisi sarana angkutan umum yang belum memadai, mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara dari sisi sosial budaya, keinginan seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi sedikit banyak dipengaruhi adanya pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor mencerminkan status sosial di masyarakat. Memiliki mobil pribadi menjadi tolok ukur kesuksesan dalam bekerja, terutama bagi para perantau.
4.      Penerapan Insentif dan Disinsentif Lalu Lintas (Masalah Penegakan Hukum),
Selama ini penyelenggaraan transportasi DKI Jakarta kurang menerapkan prinsip insentif dan disinsentif. Kalaupun prinsip ini telah ada dalam praktiknya tidak berjalan secara efektif (dan tidak konsisten).
Contoh pemberian insentif bagi masyarakat pengguna sarana angkutan umum bus Trans Jakarta dengan adanya jalur khusus bus (bus way). Namun pada saat peak hours terjadi antrian penumpang yang panjang, kondisi beberapa prasarana tidak terawat dan rusak, bahkan tingkat pelanggaran tehadap jalur khusus bus (bus way) tetap tinggi.
Kota Yogyakarta juga memiliki masalah kemacetan. Yogyakarta, merupakan salah satu kota yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami hal yang sama, kemacetan sudah menjadi hal yang biasa dijumpai di Yogyakarta. Hampir di ruas-ruas jalan utama kemacetan terjadi setiap saat mulai dari pagi hingga malam hari. Dan diperkirakan dalam waktu 15 tahun ke depan akan terjadi kemacetan parah apabila tidak segera ditangani dengan sungguh-sungguh. Banyak yang berusaha dilakukan untuk mengatasi kemacetan di kota Yogyakarta, antara lain seperti pemerintah yang menyediakan taman parkir Ngabean, terminal Jombor, dan sekitar Halte Trans Jogja Prambanan, akan tetapi penggunaannya belum dilakukan secara optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Cara lainnya adalah dengan melakukan pelebaran jalan dan pengembalian fungsi jalan. Namun, usaha tersebut dirasa masih tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Kemacetan terjadi karena banyak hal, salah satunya tidak disiplinnya para pengguna jalan. Ketidakdisiplinan ini sering merugikan pengguna jalan lainnya, karena biasanya mereka tidak bisa melaju lagi dan harus sering mengalah. Usaha yang bisa dilakukan untuk bisa seddikit mengurai kemacetan adalah dengan  melakukan perbaikan angkutan umum dapat menjadi salah satu cara guna mengatasi kemacetan yang terjadi. Perbaikan tentunya tidak hanya pada angkutan umum perkotaan, namun angkutan umum dalam provinsi juga harus diperbaiki dengan standar pelayanan minimal tertentu.


Hubungan antara transportasi dan perkembangan wilayah



Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi didaerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan pada wilayah tertentu, selain transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Perkembangan wilayah diorganisasikan dalam sistem perwilayahan, yang terdiri dari Satuan-satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yang masing-masing memiliki pusat-pusatnya yang tersusun secara hirarkis. Masing-masing pusat tersebut memiliki wilayah pengaruh dan antar pusat dihubungkan oleh jaringan transportasi. Hubungan transportasi dan pengembangan wilayah bersifat interaktif dua arah dan saling menunjang. Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi ke seluruh bagian wilayah akan mendorong pengembangan dan peningkatan berbagai sektor, seperti meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita serta kesejahteraan masyarakat. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Aksesibilitas adalah salah satu hal yang penting tentang transportasi dengan perkembangan wilayah. Yang dimaksud aksesibilitas adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah, region, ruang untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya transportasi dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang. Transportasi dapat menjadi fasilitator bagi suatu wilayah untuk maju dan berkembang karena transportasi meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Transportasi sering dikaitkan dengan aksesibilitas suatu wilayah. Dalam pembangunan wilayah keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat diabaikan dalam suatu rangkaian program pembangunan. Terjadinya proses produksi yang efisien, selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan teknologi yang memadai sehingga tercipta pasar dan nilai. Aksesibilitas yang baik hasil dari transportasi yang baik pula juga akan mendorong minat swasta dan masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan demikian akan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, dan dapat mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa system transportasi yang semakin baik di suatu wilayah akan menghasilkan perkembangan wilayah yang semakin baik pula di suatu wilayah. Hal ini terkait dengan kemampuan aksesibilitas yang dimiliki dari wilayah tersebut yang unggul sehingga dapat menghasilkan perkembangan-perkembangan bagi suatu wilayah.

Resume Jurnal Evaluasi Akurasi Tematik Citra Satelit Quickbird Dan Ikonos Untuk Pengadaan Peta Habitat Terumbu Karang Skala Besar



I.                   JUDUL JURNAL
Evaluasi Akurasi Tematik Citra Satelit Quickbird Dan Ikonos Untuk Pengadaan Peta Habitat Terumbu Karang Skala Besar

II.                TUJUAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan akurasi tematik dari citra satelit quickbird dan ikonos dalam mengetahui habitat karang di zona subtidal, pada dua skala peta yang berbeda. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemilihan sensor satelit untuk pengadaan peta tematik habitat karang dan pemilihan skala peta yang sesuai. Pada kasus skala peta yang lebih besar, dimana akurasi tematik dari citra satelit tidak memadai, maka dimungkinkan pengembangan teknologi pencitraan alternatif (misalnya video) untuk pengadaan peta.

III.             METODE PENELITIAN
Pengambilan data lapangan dilakukan di sejumlah 651 titiksampling. Lokasi titik pengambilan data tersebar di Karang Congkak dan Karang Lebar, Kepulauan Seribu, Jakarta. Untuk keperluan uji akurasi tematik citra, diambil sejumlah titik pada lokasi Karang Congkak. Citra yang digunakan adalah citra Quickbird multiband (16 bit), liputan 28 September 2008 dan citra Ikonos pankromatik RGB (8 bit), liputan tanggal 8 Juli 2008. Penentuan posisi dilakukan dengan 2 unit Global Positioning System (GPS) tipe navigasi.

IV.             HASIL
A.  Hasil Klasifikasi Citra Quickbird
Secara umum citra Quickbird tidak sensitif untuk mendeteksi keberadaan karang hidup yang ditemukan pada bagian tepi dan berada pada sona perairan yang lebih dalam. Bila dibandingkan hasil klasifikasi citra pada skala 1:10.000 dengan skala 1:5000, terlihat obyek pasir bercampur lamun lebih dapat terlihat pada skala yang lebih besar (1:5000).
B.   Hasil Klasifikasi Citra Ikonos
Sama dengan kasus citra Quickbird, objek pasir bercampur lamun jauh lebih terlihat pada skala yang lebih besar (1:5000). Selain itu, hasil klasifikasi citra Ikonos terlihat menampilkan kelas karang hidup, namun demikian hasil ini perlu diverifikasi dengan uji akurasi.
C.  Uji Akurasi Citra Terklasifikasi pada Skala Peta 1: 10.000
Nilai akurasi total untuk hasil klasifikasi peta citra dari satelit Ikonos adalah 61% dan citra Quickbird adalah 42%. Akurasi terbaik klasifikasi visual citra Ikonos dari sisi produser dan user adalah untuk kelas penutupan dasar pasir yaitu 80%. Pada kelas yang sama, nilai akurasi yang lebih rendah diperoleh pada hasil klasifikasi visual citra Quickbird yaitu masing-masing 50% dan 40%.
D.  Uji Akurasi Citra Terklasifikasi pada Skala Peta 1:5000
Nilai akurasi total untuk klasifikasi visual citra Ikonos adalah 50% atau lebih rendah daripada citra Quickbird yaitu 56%. Akurasi produser dan user dari uji klasifikasi visual citra Ikonos untuk lamun dan pasir meningkat dibandingkan dengan akurasi pada skala 1:10.000. nilai akurasi produser dan user untuk citra Quickbird juga meningkat dibandingkan dengan hasil klasifikasi pada skala peta yang lebih kecil.

V.                KESIMPULAN DAN KOMENTAR
Hasil uji akurasi kedua sumber citra baik dari ikonos maupun Quickbird secara keseluruhan masih krang dari 80%. Dari dua skala peta yang dibandingkan, yaitu skala 1:10.000 dan 1:5000, akurasi klasifikasi citra Quickbird meningkat seiring dengan semakin besarnya skala peta, sementara untuk citra Ikonos, akurasi yang lebih baik diperoleh pada skala yang lebih kecil.
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sumber utama kerancuan dan ketidakkonsistenan akurasi ini kemungkinan diduga karena berasal dari akurasi spasial GPS yang digunakan di lapangan, yang tidak kompatibel dengan resolusi spasial kedua citra satelit tersebut.

RESUME JURNAL TEKNIK PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK IDENTIFIKASI POTENSI KEKERINGAN



I.                   Judul Jurnal
Teknik Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Identifikasi Potensi Kekeringan.

II.                Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi wilayah yang mempunyai potensi kekeringan di Kabupaten Kebumen berdasarkan parameter-parameter fisiknya secara umum. Dengan mengetahui daerah-daerah yang rawan terhadap kekeringan, maka dapat dilakukan analisis data secara spesifik guna mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Kebumen.Tahun 2008.

III.             Metode Penelitian
Pada penelitian ini, motode yang digunakan dalam memperoleh hasil adalah menumpangsusunkan parameter - parameter yang berpengaruh terhadap kekeringan dengan menggunakan SIG. Bahan data primer yang digunakan sebagai data citra satelit Landsat TM (thematic mapper) adalah peta cakupan wilayah penelitian Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain peta digital Kabupaten Kebumen, citra Landsat TM path/row 120/065, data curah hujan, data geohidrologi, dan seperangkat alat komputer lengkap. Parameter-parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi indeks kebasahan, indeks kecerahan, indeks vegetasi, bentuk lahan, geohidrologi, curah hujan, serta penggunaan lahan yang berupa lahan pertanian kering. Data-data tersebut diperoleh dari bahan data primer berupa citra Landsat TM, data sekunder dari penelitian sebelumnya, serta data hasil pemeriksaan lapangan.

IV.             Hasil
Curah hujan yang ada di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah menggambarkan adanya variasi. Hujan yang terjadi terbagi menjadi lima kelas, yaitu kelas I (2000- 2500 mm/tahun), kelas II (2500-3000 mm/tahun), kelas III (3000-3500 mm/tahun), kelas IV (3500-4000 mm/tahun), dan kelas V (4000-4500 mm/tahun). Curah hujan rata-rata sebesar 2000-2500 mm/tahun dengan luas sekitar 22.070,94 km2. Penyebaran curah hujan ini terbagi menjadi dua zonasi, zonasi pertama hujan terjadi di daerah dengan jenis bentuk lahan pegunungan denudasional dan perbukitan struktural dengan jenis tanah eutrudepts/hapuldals. Isohyet curah hujan pada zonasi yang kedua berada pada kawasan bentuk lahan pegunungan denudasional, bukit sisa, dataran koluvialaluvial, dataran aluvial, serta beting gisik dengan jenis tanah eutrudepts/hapludals, endoaguepts/endoaquent, dan udipsamment/endoaquents. Di Kabupeten Kebumen, wilayah yang mempunyai tingkat kekeringan pada zonasi akuifer dangkal meliputi Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Sadang serta sebagian Kecamatan Alian. Pada wilayah kekeringan juga masih banyak jenis penggunaan lahan pertanian kering serta keberadaan sawah masih mempunyai tipe sawah tadah hujan. Wilayah pesisir juga diidentifikasi sebagai wilayah kekeringan. Pada wilayah pesisir tanaman pertanian berupa tanaman kering dengan sistem pengairan dengan pengambilan air tanah menggunakan mesin pompa, hal ini dikarenakan teksur tanah di kawasan pesisir berupa pasir yang bersifat permebilitas sehingga air hujan tidak dapat tertampung di permukaan dengan baik. Pada daerah penelitian wilayah kekeringan di kawasan pesisir meliputi sebagian Kecamatan Puring, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Pada wilayah yang teridentifikasi mempunyai potensi kekeringan tersebut, rata-rata lahan digunakan untuk pertanian sawah tadah hujan serta perladangan.

V.                Kesimpulan dan Komentar
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa penggunaan data penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kekeringan suatu wilayah dengan menggunakan suatu transformasi. Parameter-parameter fisiografi yang menentukan potensi kekeringan tersebut meliputi faktor bentuk lahan, faktor kondisi akuifer serta faktor input utama berupa curah hujan yang minim. Di Kabupaten Kebumen daerah-daerah yang diidentifikasi mempunyai potensi kekeringan meliputi sebagian Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian, Puring, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit.
Berdasarkan hasil pemetaan yang didapat, sangat membantu dalam mengidentifikasi wilayah yang mempunyai potensi kekeringan di Kabupaten Kebumen berdasarkan parameter-parameter fisiknya secara umum.Keterbatasan keterbatasan data permukaan yang memerlukan suatu pengaitan obyek dengan mudah, cepat, dan akurat dapat dianalisis dengan menggunakan data penginderaan jauh. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya. Unsur-unsur yang terdapat dipermukaan bumi dapat diuraikan ke dalam bentuk beberapa layer atau coverage data spasial. Dengan layer ini permukaan bumi dapat direkonstruksi kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata (real world tiga dimensi) dengan menggunakan data ketinggian berikut layer tematik yang diperlukan.